Pages

Showing posts with label Ekonomi. Show all posts
Showing posts with label Ekonomi. Show all posts

Tuesday, December 3, 2013

Perniagaan yang Tidak Akan Rugi


Pada tahun 1997 kemarin kondisi ekonomi beberapa negara Asia sangat terpuruk, tak terkecuali Indonesia. Meskipun diperkirakan mampu bertahan dari krisis yang bermula dari terkoreksinya perkonomian Thailand, akhirnya Indonesia harus bertekuk lutut dan menengadahkan tangan kepada IMF. Paket bantuan sebesar 23 miliar pun datang dari IMF, tapi tentunya bukan semata-mata paket bantuan, melainkan juga dengan beberapa saran yang direkomendasikan untuk memulihkan perkonomian Indonesia.

Di antara rekomendasi yang dituangkan dalam Letter of Intent (LoI) pada tanggal 31 Oktober 1997 adalah melikuidasi bank-bank yang sudah tidak sehat lagi. Tercatat pada awal November 1997 terdapat 16 bank yang resmi dilikuidasi. Selain itu, tercatat juga belasan bank lainnya yang diindikasi sudah tidak sehat lagi. Namun sangat menakjubkan, ketika bank konvensional harus jatuh bangun untuk bertahan, Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor bank syariah di Indonesia justru berhasil membukukan laba. Para pengusaha yang berinteraksi dengan bank ini pada masa-masa kritis tersebut juga mengaku mampu untuk terus mengembangkan usaha mereka. Hal ini dicatat detail dalam buku Mengapa Saya Memilih Bank Syariah yang diterbitkan dalam memperingati ulang tahun bank ini yang ke-11.

Mengenai faktornya, beberapa pakar ekonom baik itu berlatar belakang konvensional maupun Islam mengakui bahwa prinsip bagi hasil merupakan salah satu pelampung utama dari perbankan syariah dari musibah krisis. Selain itu, keharusan adanya underlying asset dalam setiap transaksi menjadikan perekonomian yang digerakkan oleh bank syariah selaku mediator selalu bersentuhan langsung dengan sektor riil. Dalam skala makro, kegiatan perekonomian yang bersentuhan langsung dengan sektor riil akan menyehatkan perekonomian negara. Ketika sektor riil terdongkrak yang artinya jumlah produksi juga bertambah, maka akan menambah daya beli suatu mata uang. Hal ini berkebalikan dengan sistem konvensional yang berpacu pada hal derivatif yang justru nantinya menimbulkan gelembung ekonomi.

Perbankan syariah hanya secuil dari penerapan ekonomi Islam. Hal ini mengingat bahwa transaksi-transaksi yang dijalankan pada perbankan syariah sejatinya hanya penerapan fikih muamalah mâliyah. Islam adalah suatu kesatuan utuh yang bersumber dari wahyu Tuhan. Artinya, falsafah yang ada dalam Islam pada ranah hubungan vertikal juga diterapkan pada hubungan horizontal. Termasuk dalam ranah horizontal ini adalah perihal interaksi perekonomian. Dari sini kita dapati bahwa untuk memahami sistem ekonomi Islam harus mengerti tentang falsafah Islam itu sendiri.

Jadi bermula dari falsafah, menjadi pandangan hidup, kemudian membentuk metodologi ataupun sistem. Kelebihan ekonomi Islam dibanding yang lain adalah, sebagaimana pendapat Umer Chapra, sinkron antara fondasi falsafah dan sistemnya.

Semua aliran ekonomi pastinya bertujuan untuk mencapai keharmonisan, baik itu antara kebutuhan individu, harga pasaran, laju barang dan berbagai aspek perekonomian lainnya. Ini adalah falsafah umum berbagai aliran ekonomi. Sayangnya, sering kali ada perbedaan antara fondasi falsafah dan sistemnya. Maka dari itu, bangunan yang diinginkan selalu saja roboh. Contohnya saja Adam Smith yang menginginkan keharmonisan harga di pasar malah membuatnya kacau balau dengan pemahaman mengedepankan kepentingan pribadi yang dengannya dianggap kepentingan sosial akan berjalan selaras. Kemudian juga paham Marxisme yang ingin mencapai kesejahteraan sosial bersama serta penghapusan alienasi malah menghasilkan inefisiensi produksi dan konsumsi. Hal ini terlihat jelas ketika paham Marxisme menjadikan harga kaku terhadap perubahan sebagai konsekuensi subsidi dalam berbagai sektor.

Jadi memang seharusnya falsafah, tujuan dan sistem disinkronkan sebagaimana yang ditawarkan ekonomi Islam. Falsafah ekonomi Islam bisa dikatakan berpusat pada, khilafah, ibadah dan takaful (kesejahteraan sosial) dengan tauhid sebagai porosnya sebagaiama dirangkum oleh Aslam Haneef.

Unsur-unsur tadi terejewantahkan dengan jelas dalam kehidupan nyata. Misalkan saja masalah kelangkaan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan personal. Jika dikembalikan pada unsur yang telah disebutkan, maka kita dapati bahwa pada hakekatnya setiap individu harus bisa membedakan antara kebuhutan dan keinginan. Hal ini diatur secara moral. Tuntunan moral yang bersumber dari falsafah khilafah menuntun tiap individu agar tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Optimalisasi sumber daya menjadi tuntutan lazim bagi seorang yang sadar bahwa problematika sumber daya alam saat ini kembali pada ketamakan dan sikap hedonis.

Kemudian jika dikatakan bahwa permasalahan ekonomi saat ini adalah penyebarannya yang kurang merata, maka sistem Islam sudah membentenginya. Lapisan utamanya adalah zakat yang bertujuan memperbaiki konstruk sosial. Pos-pos distribusi yang telah ditetapkan dalam zakat benar-benar menyentuh pokok permasalahan konstruk sosial. Sejarah juga telah membuktikan bahwa jika zakat dioptimalkan, kemiskinan benar-benar bisa dientaskan. Bahkan, dikatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz sampai tidak mendapati golongan yang berhak mendapati zakat  semasa dia menjabat sebagai kepala negara.

Dalam mengatasi gelembung ekonomi, sistem ekonomi Islam juga sudah memberikan batasannya, yaitu pelarangan menjual barang yang tidak dimiliki. Penerapannya dalam transaksi dewasa ini akan mengurangi pembengkakan uang fiktif yang hanya berbentuk byte dalam komputer. Masih dalam masalah gelembung ekonomi, penghapusan riba yang identik dengan bunga dalam transaksi juga menjadi sorotan utama. Bunga dalam transaksi merupakan momok ekonomi sebagaimana juga diakui para ekonom konvensional. Kebanyakan ekonom selalu menyudutkan sistem bunga ketika ekonomi sedang goyah. Pelarangan menjual barang yang tidak dimiliki dan riba telah mendapatkan perhatian yang besar bersamaan sejak tumbuhnya falsafah Islam. Penekanan dua perkara tadi semakin kuat dengan adanya tuntutan dari dimensi ketaatan atas perintah Sang Pencipta. Tentunya, selain kedua hal tadi masih banyak ketentuan-ketentuan yang menopang falsafah ekonomi Islam.

Keselarasan falsafah dan sistem yang dibangun adalah keharusan jika tidak ingin menghasilkan bangunan yang mudah roboh ketika ditiup angin. Ketika bangunan itu kokoh, maka kita tidak was-was dengan berbagai jenis transaksi dan segala macam perniagaan yang bersandarkan darinya. Perekonomian dalam lingkup mikro dan makro juga lebih siap menghadapi fluktuasi pasar serta kejutan-kejutan tak terduga mengingat tidak ada kegiatan ekonomi bebas resiko. Bank atau lembaga keuangan lainnya yang bersifat mediator benar-benar menjadi penggerak roda ekonomi, bukan malah menyekik orang-orang yang membutuhkan demi meraup keuntungan untuk segelintir orang berkecukupan.

Friday, December 7, 2012

Islam dan Maslahat Publik

Oleh: Fauzul Hanif

Al Insânu madaniyyun bit-thob’i (manusia adalah makhluk sosial) merupakan kata yang sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga. Bahkan jauh ketika seseorang baru duduk di bangku SD, guru-guru mereka terus menekankan hal ini yang tujuannya tidak lain untuk menanamkan sifat simpati antar sesama dan membuang jauh-jauh rasa egois. Membenamkan di alam bawah sadar mereka bahwa hidup ini bersifat heterogen, yaitu kumpulan dari sekian banyak manusia dengan sifat yang berbeda.

Islam selaku agama yang rahmatan lil ‘âlamîn menaruh pokok-pokok serta asas tentang kehidupan manusia yang heterogen. Bukan hanya dari aspek sosiologi, tapi juga dari sudut pandang ekonomi. Islam masuk dalam tatanan ekonomi agar nantinya memperbaiki kondisi sosial antar manusia, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan jurang pemisah yang terlalu lebar antara si miskin dan si kaya. Islam juga mengupayakan keselarasan tatanan sosial dari lingkup mikro hingga makro sekalipun.

Sebut saja sedikit contoh di Al-Qur’an tentang hukum mawârîts. Ketika masyarakat jahiliah menetapkan hukum ini dengan seenak mereka, Islam datang dengan membawa peraturan yang jelas. Pewarisan pada masa jahiliah menetapkan bahwa yang akan mendapat warisan adalah anak laki-laki dewasa yang mampu bekerja atau ikut berperang. Selain itu, pengadopsian anak serta sumpah setia juga menjadikan seseorang bisa mendapat warisan. Ini artinya menafikan anak-anak kecil dari keturunan darah sendiri dan para perempuan. Hukum waris yang tidak adil seperti ini tentunya membuat kondisi sosial masyarakat dan keluarga sendiri semakin timpang.

Masih menyikapi jurang antara si miskin dan si kaya serta ketimpangan sosial yang ada, Islam menetapkan zakat yang diambil dari tangan orang-orang berkecukupan untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Walau yang diambil hanya 2,5% dari harta orang yang berzakat tetapi tetap saja membawa dampak yang besar. Tentunya dengan syarat semua golongan yang terkena wajib zakat menunaikan kewajibannya, ditambah pendistribusian yang optimal terhadap harta zakat tersebut.

Zakat hanya salah satu bentuk dari keuangan publik Islam yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Masih ada lagi kharrâj, jizyah, ‘usyur, ghonîmah serta beberapa lainnya. Bentuk-bentuk yang disebutkan tadi membawa manfaat bagi masyarakat dan negara karena kesemuanya merupakan pos pendapatan baitul maal. Dari baitul maal inilah kekayaan negara didistribusikan serta digunakan untuk maslahat bersama.

Efek dari zakat dan berbagai keuangan publik Islam yang optimal bisa kita rujuk ketika masa Abbasiyah di bawah pemerintahan Harun Arrasyid dan beberapa khalifah sesudahnya. Pemasukan negara melimpah ruah, bahkan setelah Khalifah al-Makmun menurunkan persentase pajak yang wajb dikeluarkan. Ibnu Jarir at-Thabari mencatat bahwa pada tahun 210 H saja, dana kharrâj yang terkumpul mencapai 7.000.000 dirham. Pada masa kekhilafahan al-Mu’tashim, peningkatan dana kharrâj lebih signifikan lagi. Dana kharrâj yang terkumpul mencapai jumlah 30 miliar dirham. Itu bukanlah jumlah yang sedikit, padahal jumlah tersebut dihitung dari pos pemasukan kharrâj saja, belum lagi ditambah dengan pos pemasukan lainnya.

Pendapatan dari pos kharrâj memang tergolong besar, hal itu sehubungan dengan tanah sawwad Irak, hasil futuhat umat Islam yang sangat luas. Tanah sawwad yang berhasil diambil alih oleh umat Islam semasa Umar bin Khatab merupakan lahan pertanian yang sangat produktif. Tidak heran jika para Sahabat kemudian berselisih pendapat mengenai siapakah yang berhak untuk mengelola tanah tersebut, apakah para pejuang perang, atau dibiarkan saja untuk dikembalikan kepada pribumi?

Di sini, lagi-lagi Islam menunjukkan semangat sosial yang tinggi, diwakili oleh keputusan ijtihad Umar yang diamini para Sahabat. Seharusnya, sebagian dari harta rampasan perang diberikan kepada para mujahid yang ikut berperang, tapi Umar RA justru membiarkannya untuk diolah oleh penduduk pribumi dan negara. Menurut Dr. Musthafa Dasuqi, keputusan Umar sangatlah tepat. Alasannya, jumlah pasukan yang ikut berperang untuk menaklukkan daerah Irak hanyalah sedikit, sedangkan penduduk pribumi jauh lebih banyak jumlahnya. Jika tanah sawwad Irak yang begitu luas serta produktif hanya dimiliki oleh para mujahid yang notabene hanya segelintir orang, maka jurang antara si miskin dan si kaya semakin lebar. Wilayah yang sudah dimiliki oleh beberapa orang ini pastinya akan diwariskan kepada keturunan sesudahnya, kemudian kepada keturunan selanjutnya, dan selanjutnya. Harta itu tidak akan berpindah tangan atau keluar dari nasabnya kecuali hanya sedikit dari yang mereka miliki. Ini artinya konsep kai lâ yakûna dûlatan baina al-aghniyâ`i minkum tidak terwujudkan.

Selain kharrâj, Islam juga mengenal istilah jizyah. Meskipun praktek jizyah pada era kontemporer sudah tidak dikenal lagi, bukan berarti bahwa kita meninggalkan esensi utama yang terkandung di dalam jizyah. Jizyah yang merupakan wajib pajak bagi kaum non-Muslim yang berdomisili di negara Islam pada hakekatnya mempunyai nilai sosial yang tinggi. Fungsi jizyah bukan hanya sebagai uang jaminan atas keselamatan mereka selama tinggal di negara Islam, tetapi juga menyimpan tujuan lain. Tujuan tersebut adalah perataan distribusi pendapatan yang ada bagi seluruh warga, baik Muslim maupun non-Muslim.

Sebagaimana kita ketahui, Islam telah mengenal zakat sebagai sarana perataan distrbusi pendapatan. Wajib zakat –atau hal lain yang berbentuk perpajakan– dalam suatu negara sangat penting untuk menambah cadangan devisa, terlebih jika seluruh warga menunaikan kewajiban tersebut. Namun, ketika wajib zakat digugurkan bagi sebagian orang, artinya pendapatan negara kurang maksimal. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan jizyah bagi kaum non-Muslim, yaitu sebagai pengganti pajak. Dengan adanya jizyah, harta –yang bisa jadi melimpah ruah– di tangan orang-orang non-Muslim masih bisa dirasakan oleh warga negara secara umum. Dengan begitu, konsep kai lâ yakûna dûlatan baina al-aghniyâ`i minkum telah terlaksana. Hal itu tentunya sangat jauh dengan tuduhan yang dilontarkan oleh para orientalis bahwa wajib jizyah adalah bentuk lain sebagai biaya sewa yang harus dikeluarkan bagi kaum non-Muslim untuk tinggal di wilayah Islam.

Semangat sosial Islam yang begitu tinggi pada zaman klasik seharusnya terus dibawa hingga era sekarang. Bukan hanya dibawa, tapi disimpan secara rapi pada jiwa dan karakter setiap individu untuk kemudian diamalkan. Hal itu karena nilai tersebut merupakan salah satu syiar Islam yang ada semenjak munculnya agama ini.

Ini bukan berarti Islam mengekang umatnya yang telah bekerja siang dan malam untuk kemudian memberikan sebagian yang telah mereka usahakan tersebut kepada fakir miskin. Islam tidak pernah mematikan semangat bekerja dari diri seorang muslim, namun juga tidak menelantarkan para fakir miskin. Di situlah fungsi zakat dan berbagai sistem keuangan publik lainnya, mempersempit jurang antara kedua golongan. Dengan begitu, tidak salah bahwa model wirausaha Islam itu tetap profit oriented, hanya saja harus dilengkapi dengan distribusi yang proporsional serta optimal. []

Saturday, October 20, 2012

Kontradiksi Laju Moneter dan Kemerosotan Kesejahteraan

Oleh: Fauzul Hanif

Pada dasarnya, tingkat kesejahteraan akan selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi suatu daerah maju, maka kesejahteraan warga yang masuk dalam teritorial daerah tersebut niscaya akan maju juga. Sebaliknya, jika kemajuan ekonomi terhambat, nampaknya akan susah untuk membayangkan tingkat kesejahteraan daerah tersebut.

Hanya saja, rumusan di atas nampaknya sudah usang dan tidak bisa diterapkan lagi dalam konteks kehidupan saat ini. Hal tersebut sesuai dengan fakta yang ada, yaitu problem kemiskinan yang gagal diatasi di saat perkonomian mampu bertahan atau bahkan meningkat. Contoh yang ada di Indonesia adalah nasib yang menimpa daerah-daerah penghasil minyak atau sumber daya alam potensial lainnya.

Sebut saja Kaltim (Kalimantan Timur) sebagai daerah penghasil gas alam terbesar di Indonesia. Tiga puluh persen pasokan gas alam Indonesia yang berasal dari sana seharusnya mampu mengisi pundi-pundi ekonomi mereka. Kenyataannya, Kaltim tidak menjadi daerah dengan warga makmur sejahtera. Setali tiga uang, Papua dengan tambang emasnya juga tidak mendongkrak ekonomi warganya sehingga bisa keluar dari garis kemiskinan.

Permasalahan di atas adalah contoh dari ketiadaan konsep distribusi yang baik. Kekayaan hanya berputar di tangan orang-orang minoritas sebagai mana ciri dari kapitalisme. Kaum papa daerah tersebut justru tidak mencicipi kenikmatan sumber daya alam mereka yang melimpah ruah. Prinsip kai lâ yakûnâ daûlatan bainal aghniyâ`i minkum terabaikan sehingga berimbas pada terseoknya ekonomi rakyat mayoritas.

Terlepas dari hal itu, sebab kemerosotan kesejahteraan saat ini juga mempunyai faktor lain, yaitu pembengkakan ekonomi di sisi moneter tanpa dibarengi peningkatan produk dan jasa. Bank-bank yang ada sekarang menciptakan uang melalui penggandaan deposit atau setoran nasabah sehingga menyebabkan peningkatan di sisi moneter. Peningkatan ini tidak akan pernah menjadi masalah jika diimbangi dengan peningkatan produk barang dan jasa, tapi nampaknya fakta berkata lain. Pertumbuhan moneter melalui penggandaan uang dengan cara tadi terlalu cepat dan jauh meninggalkan ekonomi riil. Artinya, uang lebih banyak dari pada barang. Efek yang paling kentara adalah kenaikan harga barang atau lebih sering kita kenal dengan inflasi.

Jika merujuk pada pendapat mantan ketua umum Asbisindo (Asosiasi Bank Syariah Indonesia), salah satu penyebab pembengkakan moneter tadi adalah kartu kredit atau sistem utang. Keinginan manusia –yang tidak akan pernah ada batasnya– praktis tercapai dengan sistem seperti ini. Padahal, pada hakikatnya kartu kredit tidak lebih dari sekedar transaksi utang yang harus dibayar, sebuah tawaran menarik sedangkan hakikatnya mencekik.

Utang individual yang secara tidak langsung membantu percepatan penggelembungan moneter tersebut menghasilkan inflasi. Pada tahap selanjutnya, inflasi yang merupakan hasil ketidakseimbangan antara perkembangan moneter dan riil ini melahirkan kemiskinan.

Kasb sebagai Pemanfaatan SDA

Misi utama diturunkannya manusia ke bumi tidak lain untuk menjadi khalifah. Memang sulit untuk mendefinisikan maksud dari istilah khalifah karena maknanya yang sangat luas. Yang jelas, diantara maksud dari kalimat tersebut bahwa manusia bertugas untuk menjaga keseimbangan di muka bumi. Baik itu menjadi pempimpin yang adil, mengusahakan kemakmuran atau tidak membuat kerusakan di bumi.

Dalam konteks membangun ekonomi ideal, istilah khalifah lebih pas jika dimaknai dengan sebuah usaha untuk memakmurkan bumi. Dalam bahasa yang lebih mudah, artinya memanfaatkan sumber daya yang sudah disediakan sebaik mungkin. Ekonomi ideal adalah yang berdasarkan pembangunan pada tatanan yang nyata, bukan sekedar fatamorgana atau bahkan fiktif. Hal itu didapatkan dari optimalisasi sumber daya yang sudah disediakan, yaitu memproduksi barang atau penyediaan jasa. Artinya, tidak ada jalan selain bergerak, berbuat, berusaha dan bekerja.

Muhammad bin Hasan as-Syaibani, salah satu guru Imam Syafii menjelaskan konsep bekerja tersebut dalam sebuah buku yang ia karang  dengan judul al-Kasb. Dalam kitab tersebut, Syaibani mendifinisikan Kasb sebagai sebuah usaha untuk mendapatkan harta dengan berbagai macam cara yang halal. Pengertian kasb yang dipaparkan Syaibani itu lebih dikenal sebagai istilah produksi dalam lingkup ekonomi mikro. Inilah yang menjadikan karya Syaibani menjadi rujukan para ekonom sekarang. Bahkan, Adiwarman Azwar Karim sampai mengutip pernyataan Dr. Janidal bahwa Syaibani merupakan salah seorang perintis ilmu ekonomi dalam Islam. Aktivitas produksi inilah yang kemudian merupakan media bagi manusia sebagai khalifah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.

Mengenai pemanfaatan sumber daya, sebagian orang merasa pesimis karena pada suatu saat potensial bumi akan habis disebabkan aktivitas produksi tersebut. Kekhawatiran seperti ini memang beralasan, tapi tidak bisa dibenarkan. Sumber daya yang ada seharusnya bukan sekedar dieksploitasi atau digunakan semena-mena dengan tujuan mengeruk keuntungan dalam tempo yang paling singkat. Ketika membincang tentang sumber daya, seharusnya kita fokus pada optimalisasi, bukan sekedar efisiensi.

Sikap eksploitasi yang tidak dibarengi optimalisasi merupakan cerminan dari sikap materialis yang diboyong dari paham hedonis. Sikap materialis biasanya condong untuk mendorong orang bersikap konsumtif. Jika sikap itu sudah mendarah daging pada seseorang, maka dia akan sulit untuk membedakan antara kebutuhan (needs) dengan keinginan (wants). Watak seperti inilah yang pada akhirnya mengeksploitasi sumber daya bumi sehingga boros dan tidak optimal.

Di dalam al-Quran surah Ibrahim ayat 32-33, Allah telah menyebutkan bahwa bumi, langit dan segala yang ada di dalamnya diciptakan dan ditundukkan untuk kemakmuran manusia. Konsep penciptaan tersebutlah yang harus kita barengi dengan optimalisasi agar tercipta kemakmuran.

“Allah-lah yang Telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan dia Telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.  Dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan Telah menundukkan bagimu malam dan siang.” (QS. Ibrahim: 32-33)

Pada akhirnya, aktor utama sebagai penyelaras antara sumber daya yang ada dengan aktivitas produksi  serta distribusi tidak lain adalah individual masing-masing. Aktivitas produksi yang menjadi tonggak utama perputaran roda ekonomi harus benar-benar dijaga keseimbangannya. Distribusi yang baik juga harus dijaga agar tercipta kesejahteraan bersama. Jika saja perputaran ekonomi riil tidak bisa mengimbangi pergerakan moneter yang begitu deras, ditambah lagi dengan tidak adanya keadilan dalam distribusi, maka problem kesejahteraan manusia tidak akan pernah terselesaikan. Surplus uang yang ada justru menimbulkan inflasi sehingga berdampak –untuk kesekian kalinya– pada penambahan pengangguran yang merupakan akar masalah dari kemiskinan. Perputaran uang yang stagnan di tangan orang-orang minoritas juga tidak akan pernah mengentas rakyat miskin dari kondisinya. Wallahua'lam.[]

Monday, October 15, 2012

Ekonomi Fatamorgana

 Oleh: Fauzul Hanif

Secara kasat mata, kita memang melihat bahwa jumlah masyarakat yang masuk dalam golongan kelas menengah semakin bertambah. Sejatinya, finansial mereka hanya ditopang pada gelembung ekonomi (bubble economic) sebagai akibat dari arus kapitalisme yang tidak terbendung. Ideologi materialis yang mereka bawa dengan menghalalkan segala cara justru menimbulkan ketimpangan pada kestabilan ekonomi. Sebanyak 80% uang yang ada di dunia hanya berputar pada ‘dunia maya’ dan tidak pernah ada wujudnya pada kehidupan nyata. Hal inilah yang terus dipermainkan oleh para eksekutif ekonomi. Mereka menyuguhkan gambaran bahwa dunia makin mapan, padahal hakikatnya hanya fiktif belaka.

Ekonomi fiktif ini berdampak bahaya bagi berlangsungnya sektor riil. Hal itu karena para pelaku ekonomi hanya memainkan uangnya dengan menaruhnya di sektor non-riil. Masalahnya, kegiatan di sektor tersebut lebih bersifat spekulatif atau sejenis perjudian. Dalam suatu perjudian, harus ada pecundang serta pemenang. Para pemenang ini –dengan untung yang ia raup- berambisi untuk mengikuti kompetisi ‘judi’ dengan resiko yang lebih tinggi. Sayangnya, para pecundang yang sudah kalah tidak begitu saja meninggalkan ‘meja judi’ tadi. Mereka kembali dengan harapan akan memenangkan perjudian setelah banyak belajar dari kekalahan mereka.

Orang-orang yang terlanjur terbuai dengan iming-iming hasil perjudian akan terus berada pada siklus itu. Ini artinya jumlah mereka relatif konstan, padahal banyak juga selain mereka yang ingin merasakan kompetisi ‘liar’ tersebut.

Dengan semakin besarnya peminat sektor non-riil, artinya sektor riil semakin ditinggalkan. Padahal pilar utama pembangun ekonomi berada pada sektor riil, jika ditinggalkan maka yang terjadi adalah ketimpangan ekonomi. Efek yang paling mudah digambarkan adalah sedikitnya lapangan kerja yang tercipta. Tidak bisa dibayangkan ketika mayoritas manusia lebih memilih untuk berspekulasi untuk meraup profit ketimbang menekuni pekerjaan riil.

Mari kita membuat sebuah permisalan tentang judi pada level mikro serta hubungannya dengan peningkatan pengangguran. Judi bagi orang awam adalah seperti kegiatan bermain kartu dengan memasang taruhan tertentu. Anggap saja ada tiga orang yang ikut dalam permainan ini, masing-masing membawa 1 juta untuk menjadi taruhannya. Semalam suntuk mereka habiskan hanya dengan memegang kartu, kalah, kemudian menang, kalah lagi, atau menang lagi, hingga pada akhirnya salah satu orang pulang membawa 3 juta, suatu kegiatan yang sangat tidak produktif. Keesokannya, tiga orang tadi bertemu kembali, si pemenang membawa 2 atau 3 juta, dan pecundang kembali membawa satu juta sebagai modal awal. Menang atau kalah memang terus bersiklus, namun tetap saja keuntungan yang diraup kembali ke meja judi.

Dalam cakupan makro, perputaran uang yang ada pada sektor non-riil bukan lagi jutaan. Jamal Harwood, anggota Eksekutif HIzbut Tahrir Inggris mencatat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir bahwa nilai pasar derivatif mencapai USD 500 hingga USD 1000 triliun per tahun. Sangat jauh dibanding tingkat perkonomian di sektor riil yang hanya berkisar USD 50 triliun per tahun.

Terlepas dari kegiatan spekulasi, ekonomi fiktif juga terus menggelembung seiring dengan instrumen bunga yang dipakai dalam berbagai transaksi. Kita tidak akan pernah menjumpai lembaga keuangan konvensional apapun kecuali terdapat sistem bunga di dalamnya. Memang instrumen bunga ini sedikit berbeda dengan jenis judi atau spekulasi. Jika spekulasi sangat terlihat dampaknya pada kevakuman sektor non-riil, bunga yang banyak diterapkan pada transaksi simpan-pinjam masih membuat sektor riil berjalan, bahkan tidak sedikit yang menjadikan usaha-usaha kecil berkembang.

Hanya saja, jika kita merinci mekanisme simpan-pinjam berbunga, maka terlihat suatu kejanggalan di sana. Bagaimana mungkin kedua belah pihak (debitur dan kreditur) meraup keuntungan pada satu waktu yang sama?

Mari kita mengambil contoh dalam konteks kecil. Seorang kreditur datang pada debitur meminjam satu juta, dia mengolahnya sehingga menjadi dua juta. Kreditur tadi kemudian mengembalikan kepada debitur –dalam transaksi berbunga– dengan nominal satu juta seratus ribu. Memang secara eksplisit kreditur mampu mengembalikan tambahan seratus ribu yang disyaratkan oleh kreditur, padahal pada hakikatnya kreditur hanya dijadikan alat oleh pemilik modal tersebut. Dengan begitu, pemilik modal tidak perlu bersusah payah bekerja, mereka cukup memanfaatkan modal untuk menghasilkan profit.

Masalah simpan-pinjam menjadi semakin kompleks ketika kita menambah satu pihak lagi, yaitu instansi perantara yang saat ini peranannya difungsikan oleh bank. Misalkan A menabung ke bank dengan nominal 1 juta, kemudian B meminjam satu juta dari bank yang sama. A merasa bahwa uangnya telah aman di bank dan ia bisa mengambil kapan saja, pada saat yang sama, B juga merasa memiliki uang tersebut. Artinya dalam satu waktu terdapat uang bernilai satu juta yang bersifat fiktif dan satu juta yang memiliki wujud.

Dalam mekanisme transaksi modern, uang fiktif masih tetap bisa dipakai melalui sistem kartu kredit. Dari situlah tercipta angka-angka data yang memberi kesan seakan uang tersebut berwujud. Inilah yang dimaksud Kurtzman dalam bukunya The Death of Money bahwa uang saat ini hanya berbentuk byte, layaknya bayangan. Secara simultan, ia dapat ditampilkan pada jutaan layar komputer di atas jutaan meja di seluruh dunia. Tapi pada kenyataannya, ia tidak ada di mana-mana dan tidak diperlukan lemari besi untuk menyimpannya.

Instrumen bunga yang menggelembungkan perekonomian, sistem simpan-pinjam dengan lembaga mediasi yang menampilkan nilai uang hanya sebatas pada angka di layar komputer, kemudian kegiatan derivatif dan spekulasi yang membuat uang tadi hanya berputar pada ‘meja judi’. Beberapa faktor yang cukup untuk menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi hanyalah fiktif belaka.

Yang menjadi problem utama dalam kasus fatamorgana ini bukan ketiadaan uang-uang tadi dalam dunia nyata, tapi berkurangnya minat untuk bekerja. Memang prinsip untuk mendapatkan kepuasaan maksimal dengan pengorbanan yang minimal (low risk, high profit) itu penting untuk dijadikan acuan dalam berbisnis, hanya saja caranya harus tepat. Jika malah mematikan produksi, itu artinya malah terjadi kontradiksi. Sangat irasional jika perkonomian tumbuh di saat produksi macet.

Jika dirunut kembali, sumber masalah yang mengacu pada gelembung ekonomi sekarang ini setidaknya ada dua hal: judi, (maysir) dan bunga (riba). Islam yang muncul pada saat kegiatan ekonomi masih bersifat lokal sudah mengerti dampak dari dua hal tersebut sehingga membuat larangan keras akan dua hal tadi. Sangat banyak firman Allah yang dituangkan dalam kitab suci mengenai pelarangan judi dan riba. Di antaranya adalah “Wa ahalla Allahu al-bai’a wa harrama ar-ribâ” dan juga “innama al-khamru wa al-maisiru wa al-anshâbu rijsun min ‘amali as-syaithân.”

Islam juga mendidik umatnya dengan semangat bekerja “i’malû, fa sayara Allahu a’mâlakum.” As-Syaibani bahkan mengarang satu kitab khusus yang membahas seputar bekerja dan produktifitas manusia dengan judul al-Kasb. Produktivitas manusia dituntut untuk terus mengolah sumber daya yang tidak akan pernah habis. Di situlah fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi, untuk memakmurkan, bukan malah merusak dengan menghambat laju perkonomian.

Dengan begitu, teori  yang menyatakan bahwa siitap pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan meningkatnya kesempatan kerja tidak seratus persen benar, bahkan menjadi teori usang dalam konteks sekarang. Itu karena laju pertumbuhan ekonomi sekarang tidak lain hanyalah fiktif belaka. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan gelembung-gelembung keuangan tidak lebih dari sebuah fatamorgana yang menipu. Wallahua’lam.